Aceh Singkil – Bupati Aceh Singkil, Safriadi, didampingi Wakil Bupati Hamzah Sulaiman, memimpin apel gabungan pertama setelah resmi dilantik untuk periode 2025-2030. Apel berlangsung di Lapangan Alun-Alun Singkil, Senin (17/2), dengan dihadiri ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, termasuk perangkat desa, kecamatan, BPKamp, tenaga kesehatan, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Singkil dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam arahannya, Bupati Safriadi menegaskan bahwa apel gabungan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara ASN dan non-ASN pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia mengajak seluruh pegawai untuk segera beradaptasi dengan pola kerja baru yang akan diterapkan pemerintahannya.
“Kami meminta semua PNS dan non-ASN untuk segera menyesuaikan diri dengan kebijakan kami. Kami menyadari bahwa dalam Pilkada lalu, sebagian besar ASN mungkin tidak mendukung kami, tetapi sekarang kami telah mendapat amanah sebagai pemimpin dan bersama-sama kita harus membangun Aceh Singkil,” ujar Safriadi.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan bekerja sama dengan pejabat atau ASN yang masih mempertahankan pola kerja lama yang dinilai tidak efektif. Menurutnya, loyalitas dan integritas yang tidak terikat dengan masa lalu menjadi kunci utama dalam menjalankan pemerintahan.
“Saatnya kita fokus pada pembangunan Aceh Singkil. Setelah kami mendapat amanah besar dari masyarakat, ini harus menjadi titik tolak bagi kita untuk bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hindari segala bentuk penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik pemerintah,” tegasnya.
Terkait kebijakan anggaran, Safriadi mengingatkan seluruh jajarannya untuk menyesuaikan belanja daerah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diminta untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, seperti studi banding, percetakan, publikasi, seminar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
Ia juga menekankan bahwa penyesuaian anggaran APBD 2025 harus berfokus pada program prioritas nasional, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, percepatan penurunan angka stunting, serta peningkatan ketahanan pangan.
“Setiap kepala SKPD harus selektif dalam menetapkan prioritas anggaran, selaras dengan visi-misi daerah serta program prioritas nasional. Berikan pelayanan publik yang prima, pastikan semua pekerjaan berorientasi pada kepentingan rakyat, layani dengan cepat dan tepat, serta jangan sampai ada keluhan terkait lambannya birokrasi maupun akses pelayanan publik,” pungkasnya.
