Aceh Singkil — Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai pengalihan status empat pulau dari wilayah Aceh ke Sumatera Utara menuai penolakan dari berbagai kalangan. Ketua Muda Seudang Aceh Singkil sekaligus juru kampanye Mualim Dek Fadh Kabupaten Aceh Singkil, Deni Manik, menilai bahwa keputusan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga di kedua provinsi. Dalam Rilisnya Kepada acehsingkil.com. Selasa (10/06/2025)

“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Arief. Ini bukan hanya soal administratif, tapi juga menyangkut keharmonisan dan sejarah panjang hidup berdampingan antara masyarakat Aceh dan Sumut,” ujar Deni Manik, merujuk pada pernyataan Arief Tampubolon, kader Partai Demokrat Kota Medan, yang juga sejalan menyuarakan penolakan terhadap keputusan tersebut.

Adapun keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Arief Tampubolon secara tegas meminta agar keputusan tersebut dibatalkan karena dinilai dapat mengganggu stabilitas sosial di wilayah perbatasan.

“Mendagri Tito harus mencabut keputusan itu. Segera keluarkan keputusan susulan untuk menganulir status empat pulau Aceh yang dialihkan ke Sumut,” tegas Arief yang juga merupakan alumnus Lemhannas RI.

Senada dengan Arief, Deni Manik menyatakan kecurigaannya terhadap adanya agenda tersembunyi di balik pengambilan keputusan tersebut. Ia mempertanyakan dasar keputusan yang diambil, dan menilai bahwa kebijakan sebesar itu seharusnya tidak dilakukan tanpa kajian mendalam dan konsultasi publik.

“Wajar jika publik mencurigai adanya kepentingan lain di balik keputusan ini,” katanya mengutip pernyataan Arief.

Lebih lanjut, Deni menilai Mendagri kurang memahami konteks historis dan sosial masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Menurutnya, keputusan tersebut berisiko memicu ketegangan di masyarakat yang selama ini hidup berdampingan secara harmonis.

“Keputusan ini tidak hanya merusak tatanan administratif, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik di kedua wilayah,” tutup Deni.