BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik dan mengambil sumpah 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, dalam prosesi di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (27/2/2026) malam.
Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan kosong sekaligus penyegaran organisasi guna memperkuat kinerja pemerintahan.
Pelantikan yang berlangsung usai salat tarawih itu dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala biro Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh.
Dalam sambutannya, Muzakir Manaf menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut telah melalui proses seleksi terbuka sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN).
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Mualim.
Gubernur menekankan agar seluruh pejabat yang dilantik menjadikan visi pembangunan Aceh 2025–2030 sebagai arah kebijakan dan pedoman kerja. Visi tersebut adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan, termasuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta penguatan ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.
Muzakir Manaf juga mengingatkan seluruh jajaran SKPA untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan disiplin serta integritas ASN.
Ia meminta percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Ir. T. Robby Irza sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. A. Murtala sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Ir. Abdullah sebagai Inspektur Aceh, serta Drs. Muhammad Diwarsyah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
Selanjutnya, Dr. Ir. Zulkifli dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Murthalamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Erwin Ferdinansyah sebagai Kepala Dinas Pengairan Aceh, dan Dr. Muhazar sebagai Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin.
Gubernur juga melantik sejumlah pejabat lainnya, termasuk kepala dinas, kepala badan, staf ahli gubernur, kepala biro, serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Aceh, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, dan Baitul Mal Aceh.
Pelantikan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.[]
