ACEH SINGKIL — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Aceh Singkil menggelar pertemuan bersama insan pers di daerah itu, Rabu (8/4/2026), untuk membahas kondisi iklim media sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan wartawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Aceh Singkil, Endi Putra, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan serta menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
“Forum ini diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih efektif serta memperkuat hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan rekan-rekan media,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, wartawan menyampaikan sejumlah masukan, termasuk perlunya komunikasi yang lebih terbuka antara insan pers dan pimpinan daerah. Mereka juga mendorong adanya dialog langsung dengan Bupati Aceh Singkil dalam suasana santai guna memperlancar arus informasi.
Namun, diskusi juga diwarnai kritik terkait dugaan ketimpangan dalam penyaluran dana hibah media.
Ketua DPD Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Aceh Singkil, Yudi Sagala, menilai kondisi pers di daerah itu belum kondusif. Ia menyebut masih terjadi praktik pengkotak-kotakan media dalam penyaluran anggaran.
“Kami melihat praktik tebang pilih media berlangsung secara terang-terangan. Ada media tertentu yang rutin menerima dana hibah, sementara media kecil kurang mendapat perhatian,” kata Yudi.
Ia menilai kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan dalam pemberdayaan insan pers dan meminta adanya mekanisme yang lebih merata.
Senada, wartawan senior Aceh Singkil, Razaliardi Manik, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk media. Menurutnya, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sekitar Rp800 miliar, hanya sekitar Rp200 juta yang dialokasikan untuk lebih dari 50 wartawan.
“Sulit berbicara soal kesejahteraan dengan kondisi seperti ini,” ujarnya.
Razaliardi juga mendorong Diskominfo memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, guna mencari solusi konkret. Ia menambahkan, pada periode pemerintahan sebelumnya, alokasi anggaran untuk media disebut pernah mendekati Rp1 miliar per tahun.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Diskominfo Aceh Singkil menyatakan akan menampung dan mengoordinasikan aspirasi wartawan dengan pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi ke depan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih akurat, berimbang, dan konstruktif.[]
