ACEH SINGKIL — Sejumlah camat di Kabupaten Aceh Singkil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026 yang hingga kini belum disepakati.
Desakan tersebut disampaikan para camat yang diwakili Camat Kuala Baru, Mansurdin, dalam forum penyampaian aspirasi masyarakat di depan kantor DPRK Aceh Singkil, Rabu (8/4/2026).
Mansurdin menegaskan kehadirannya bersama para camat bukan untuk melakukan aksi demonstrasi, melainkan menyampaikan aspirasi masyarakat yang dinilai terdampak akibat keterlambatan pengesahan anggaran.
“Kami datang bukan untuk mendemo, tetapi menyuarakan kepentingan masyarakat. Kepentingan bersama harus lebih utama,” kata Mansurdin.
Ia menilai dinamika politik daerah telah berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab atas kondisi tersebut.
“Seluruh pejabat publik harus bertanggung jawab. Sumpah jabatan harus dibuktikan dengan kerja nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
Mansurdin mengingatkan agar perdebatan politik tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, khususnya dalam pelayanan publik. Ia meminta perbedaan pandangan tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat.
“Silakan berdebat, tetapi jangan korbankan masyarakat. Buktikan bahwa semua itu untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan dampak keterlambatan pengesahan APBK terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, sejumlah warga terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan akibat terganggunya layanan dan aktivitas pemerintahan.
Selain itu, kata dia, ketidakpastian anggaran turut dirasakan aparatur sipil negara (ASN), instansi pemerintah, hingga pemerintah desa di Aceh Singkil.
“ASN saat ini sudah sangat terdampak. Jika APBK tidak segera disahkan, pelayanan publik bisa terganggu bahkan berpotensi terhenti,” katanya.
Dalam pernyataannya, Mansurdin juga menyatakan kesiapan menghadapi konsekuensi atas sikap yang disampaikannya.
“Saya siap menerima risiko, termasuk jika harus diberhentikan, demi menyuarakan kondisi yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Camat Singkil, Kairuddin, turut mendesak pimpinan DPRK Aceh Singkil agar segera mengesahkan APBK guna mencegah stagnasi pelayanan publik.
“Kami meminta DPRK segera mengesahkan APBK. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” kata Kairuddin.
Ia memperingatkan, keterlambatan pengesahan anggaran berpotensi menyebabkan terhentinya pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.
Para camat berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan kepentingan politik dan segera mengambil langkah konkret agar roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal.
Pengesahan APBK 2026 dinilai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat dampaknya yang luas terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil, terutama menjelang peringatan hari jadi daerah tersebut pada 27 April mendatang.[]
