SINGKIL — Massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Selasa (3/3/2026). Mereka mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026 segera disahkan.

Dalam aksi tersebut, para peserta mengenakan pita kuning yang diikatkan di lengan dan kepala sebagai simbol tuntutan mereka. Massa secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan gedung dewan.

Koordinator aksi, Ramli Manik, menegaskan pengesahan APBK 2026 bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan masyarakat.

“APBK 2026 menyangkut hak hidup orang banyak, seperti aparat desa, imam, mukim, serta satuan perangkat daerah terkait. Karena itu kami meminta DPRK segera mengesahkannya,” ujar Ramli dalam orasinya.

Selain mendesak percepatan pengesahan APBK, massa juga meminta agar hak interpelasi yang tengah bergulir di DPRK dihentikan sementara. Mereka menilai pembahasan interpelasi dapat menghambat fokus dewan dalam menuntaskan APBK 2026.

Koordinator aksi lainnya, Masdar Mulyadi dan Ridwan Zain, meminta anggota dewan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami minta bapak-bapak dewan bekerja sesuai tugas dan fungsinya, tetapi jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat terkatung-katungnya APBK 2026,” kata Masdar.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, didampingi 24 anggota dewan lainnya, menyatakan proses pengesahan APBK harus melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Amaliun, pihaknya perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia menjelaskan keterlambatan pembahasan APBK bermula dari penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tidak sesuai jadwal.

“Permasalahan awal terjadi karena keterlambatan penyampaian laporan KUA-PPAS yang baru disampaikan pada akhir Desember 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan, dokumen KUA-PPAS seharusnya disampaikan pada Juli dan paling lambat November tahun anggaran berjalan.
Amaliun memastikan DPRK akan segera menjadwalkan pembahasan APBK 2026.

“Hari ini juga kami akan jadwalkan pembahasan APBK 2026 Aceh Singkil,” katanya.
Pantauan wartawan, aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat TNI dan Polri. Demonstrasi berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.[]