ACEH SINGKIL — Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) Aceh Singkil mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil atas penganggaran bantuan biaya pemberitaan bagi media lokal pada tahun anggaran 2025.
Ketua SWI Aceh Singkil, Yudi Sagala, menyampaikan apresiasi tersebut kepada Bupati Aceh Singkil, Wakil Bupati, serta Penjabat Sekretaris Daerah yang telah memasukkan anggaran biaya pemberitaan sebagai bentuk dukungan terhadap peran pers dalam pembangunan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada bupati, wakil bupati, dan Pj Sekda atas penganggaran bantuan biaya pemberitaan yang sifatnya mendukung kemajuan daerah, meskipun kami akui nominalnya masih belum maksimal,” kata Yudi Sagala, Sabtu (27/12/2025).
Yudi menyebutkan, anggaran biaya kliping berita pada tahun 2025 masih tergolong minim dan terbatas. Ia berharap pada tahun anggaran 2026 mendatang, Pemkab Aceh Singkil dapat meningkatkan alokasi anggaran tersebut agar lebih proporsional dengan kerja jurnalistik yang dihasilkan para wartawan.
Menurutnya, karya jurnalistik perlu mendapatkan apresiasi yang layak. SWI mengusulkan agar besaran biaya kliping berita minimal setara dengan setengah dari biaya perjalanan dinas (SPPD) aparatur sipil negara (ASN) dalam daerah.
“Jika SPPD ASN dalam daerah sebesar Rp150 ribu, maka cukup dibagi dua saja. Artinya, ada penghargaan yang setimpal terhadap karya jurnalistik,” ujarnya.
Selain biaya kliping, SWI juga mengusulkan agar Pemkab Aceh Singkil mengalokasikan anggaran khusus untuk pembuatan iklan ucapan hari besar nasional, keagamaan, serta peristiwa penting lainnya yang dapat dikelola melalui kemitraan dengan media lokal.
Yudi menilai pengelolaan anggaran kemitraan dengan insan pers sebaiknya difokuskan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Menurutnya, hal tersebut lebih efektif dibandingkan dikelola oleh bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) yang memiliki agenda protokoler pimpinan daerah.
“Jika dikelola di Diskominfo akan lebih nyambung, karena kalau di Prokopim berpotensi berbenturan dengan kegiatan protokoler pimpinan daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yudi juga menegaskan peran wartawan sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ia menilai kritik dan saran dalam pemberitaan merupakan hal yang wajar selama disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengandung hoaks.
“Semua itu demi kebaikan dan kemajuan pSWI Apresiasi Pemkab Aceh Singkil Anggarkan Biaya Pemberitaan Media Lokalembangunan Aceh Singkil ke depan. Jadi tidak perlu alergi terhadap kritik,” ujarnya.
Sebagai upaya memperkuat komunikasi, SWI turut mengusulkan adanya pertemuan rutin, seperti diskusi santai atau ngopi bareng, antara pimpinan daerah dan insan pers minimal satu kali dalam sebulan. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog untuk membahas perkembangan pembangunan daerah serta isu-isu strategis lainnya.[]
