Aceh Singkil – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh Singkil menilai Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil lamban dalam menangani banjir yang terus melanda sejumlah wilayah di daerah itu. Akibat keterlambatan penanganan, warga terdampak dikabarkan mengalami kerugian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Ketua Eksekutif LMND Aceh Singkil, Surya Padli, mengatakan pemerintah daerah terkesan hanya memberikan respons reaktif tanpa disertai upaya pencegahan jangka panjang.
“Banjir ini bukan peristiwa baru. Namun setiap tahun masyarakat menghadapi situasi yang sama. Kami melihat tidak ada peningkatan kesiapsiagaan dan evaluasi yang serius dari Pemkab,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Menurut LMND, sejumlah persoalan tampak pada lambatnya pendistribusian bantuan darurat, minimnya dapur umum kabupaten, serta akses evakuasi yang belum merata di daerah-daerah terendam.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kurangnya sosialisasi mitigasi bencana pada kawasan rawan banjir, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah kondisi cuaca ekstrem.
“Pemerintah harus berada di garis depan dalam melindungi rakyatnya, bukan hanya muncul setelah kritik publik semakin besar,” tegas Surya.
LMND mendesak Pemkab Aceh Singkil untuk meningkatkan respons cepat, menyediakan posko dan logistik yang memadai, serta memperkuat koordinasi dengan lembaga kemanusiaan. Mereka juga meminta pemerintah melakukan mitigasi jangka panjang, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, hingga penataan kawasan rawan banjir.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas perusakan lingkungan seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan diminta diperketat karena dinilai memperparah banjir.
LMND menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut agar hak masyarakat terdampak terpenuhi.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemkab tidak boleh menunggu hingga bencana berikutnya datang baru bertindak,” pungkas Surya.
