Jakarta — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ribuan penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran pada semester I tahun 2025. Temuan itu mencakup pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dokter, hingga eksekutif perusahaan.
Dalam laporan resminya, PPATK mencatat sebanyak 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer masuk dalam daftar penerima bansos. Padahal, bansos seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain ketidaktepatan sasaran, PPATK juga menemukan 78.000 penerima bansos yang tercatat aktif berjudi secara daring (judi online). Bahkan, 56 rekening penerima diketahui memiliki saldo di atas Rp50 juta.
“Kita temukan anomali rekening, termasuk aktivitas judi online, saldo besar, dan penerima yang tidak sesuai kriteria. Data ini sudah kita serahkan untuk diverifikasi,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (7/8/2025).
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan akan menindaklanjuti temuan PPATK secara serius. Kemensos akan memblokir rekening yang terbukti tidak berhak dan mempercepat validasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita pastikan bantuan harus tepat sasaran. Jika terbukti tidak layak, akan langsung kita coret dari daftar penerima,” tegas Gus Ipul.
Temuan ini memicu sorotan publik terhadap efektivitas pendataan dan penyaluran bansos. Pemerintah pun didesak memperketat mekanisme verifikasi agar dana bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Kompas TV, Antara
