BANDA ACEH — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang digelar di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (9/7/2025).
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmad Pambudy, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, anggota DPR/DPD RI asal Aceh, Forkopimda Aceh, Plt Sekda Aceh, para bupati dan wali kota, ketua DPRK se-Aceh, kepala SKPA, rektor perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta alim ulama.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menekankan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang lahir dari kondisi riil, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut Musrenbang sebagai forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif agar pembangunan lima tahun ke depan berjalan terarah dan berorientasi pada hasil.
Gubernur juga menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029 bertajuk “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung.” Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Mualem juga menyoroti pentingnya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. Ia mengingatkan tantangan utama menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027.
“Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi UU Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendorong perpanjangan dana otsus agar pembangunan dan perdamaian dapat terus berlanjut,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan Menteri Dalam Negeri, Bappenas, dan anggota DPR/DPD RI asal Aceh untuk percepatan revisi UUPA. Selain itu, ia meminta perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah prioritas, seperti perpanjangan Dana Otsus, pengembangan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, termasuk Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, dan Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berharap Musrenbang menjadi langkah awal terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Muzakir Manaf.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dan kebijakan nasional. Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh di atas 5% pada 2025, dengan proyeksi kenaikan secara bertahap hingga 2029.
