ACEHSINGKIL — Sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga mengalami kebocoran dan diperjualbelikan di Breach Forums, salah satu platform jual beli data ilegal.
Di antara data yang bocor, terdapat informasi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Informasi terkait kebocoran ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, dalam unggahannya di media sosial X pada Rabu (18/9).
Teguh menyatakan bahwa data yang bocor tidak hanya mencakup NPWP, tetapi juga informasi sensitif lainnya seperti NIK, alamat, nomor telepon, dan email.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah,” tulis Teguh.
Dalam data sampel yang diberikan oleh pelaku, terdapat nama-nama pejabat tinggi negara, termasuk Jokowi, Gibran, dan adiknya Kaesang Pangarep.
Selain itu, data beberapa menteri juga terungkap, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Unggahan yang diduga dibuat oleh akun bernama Bjorka pada Breach Forums, menunjukkan bahwa pelaku menawarkan 6,6 juta data NPWP dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.
Total 10 ribu data sampel telah dibagikan oleh pelaku, dengan nama-nama tokoh publik berada di urutan teratas.
Menanggapi dugaan kebocoran ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah melakukan penyelidikan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyebutkan bahwa tim teknis sedang mendalami insiden tersebut.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujarnya dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Rabu (18/9/2024).
Sementara itu, perusahaan keamanan siber Falcon Feeds juga melaporkan bahwa data yang bocor mengandung informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. Namun, Falcon Feeds menekankan bahwa keaslian data ini belum dapat diverifikasi secara independen.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kebocoran data ini meski telah dihubungi oleh media.
Kebocoran data pribadi dalam jumlah besar ini menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data warga negara Indonesia, khususnya terkait kerahasiaan informasi yang seharusnya dijaga oleh otoritas.
Peristiwa ini memunculkan desakan agar pemerintah segera melakukan tindakan mitigasi dan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keamanan data publik.[]
